(Pertemuan DPRD Kukar membahas pembangunan SPN dan Brimob)

TENGGARONG, DPRD Kutai Kartanegara, Rabu (15/7/2020) mengadakan pertemuan diruang Badan Musyawarah (Banmus) membahas terkait pembangunan infrastruktur Kukar, yang diantaranya adalah pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Desa Margahayu Loa Kulu, kemudian alih fungsi lahan untuk pembangunan Mako Brimob serta perbaikan fasilitas Armed Jembayan.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Siswo Cahyono, didampingi Ketua Komisi III Andi Faisal, hadir Sekda Kukar, Kepala Biro Logistik (Karo Log) Polda Kaltim, Kombes Pol Parlindungan Silitonga, perwakilan dari Brimob Polda Kaltim, dan perwakilan dari Armed, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Andi Faisal Ketua Komisi III mengatakan, kalau pembangunan SPN harus berlanjut karena direncanakan pada 2021 nanti akan mulai difungsikan. Keberadaan SPN diyakini akan berdampak besar, terutama efek positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat..

“Kalau udah dibuka itu kuota penerimaan di SPN Kukar bisa mencapai 1500 orang, dan tentunya putra putri daerah yang nantinya akan prioritaskan,” tegas Andi Faisal.

Sekda Kukar Sunggono dalam kesempatan itu mengatakan jika pemerintah memiliki komitmen mendukung pembangunan SPN. Sejak tahun 2017 anggaran dari APBD Kukar teralokasikan untuk pembangunan SPN tersebut. Sampai 2020 ini tercatat sudah Rp171 miliar anggaran untuk SPN, kalau dipresentasikan sekitar 47 persen.”Pada tahun 2020 ini pemerintah Kukar mengalokasikan sekitar Rp30 miliar untuk kelanjutan pembangunan SPN,” katanya.

Sementara untuk alih fungsi lahan untuk Mako Brimob masih akan didiskusikan lebih lanjut. Sedangkan pembangunan Brimob serta perbaikan fasilitas Armed, dikatakan Sunggono tetap menjadi perhatian pemerintah daerah Kukar jika kedepannya memungkinkan dalam pengalokasian anggaran.”Kita tidak muluk muluk menjanjikan, tetapi kalau memungkinkan anggarannya pasti kita bantu.” Katanya.

Sementara itu Kabid Sengketa Lahan Dinas Pertanahan Kukar Ir Totok Sunarto, mengatakan bahwa berdasarkan perencaan awal pembangunan SPN, Mako Brimob dan perumahan Bayarangkara berada dalam satu kawasan, dengan luas lahan sekitar 147 hektar, merupakan alih fungsi dari PT MHU.

“Alih fungsi lahan PKP2B MHU sekitar 419 hektar, dari luasan lahan tersebut kawasan untuk pembangunan SPN, Brimob dan perumahan bayarangkara itu sekitar 146 hektar, selebihnya nanti akan dihibahkan ke pemerintah Kukar untuk keperluan pengembangan pertanian, pendidikan terpadu, sarana pemerintahan di kelurahan Loa Ipuh Darat, pembangunan pasar, pembangunan TPA dan TPU dan sarana lainnya,” terang Totok.(awi/adv)